Persoalan Blok Rokan, FKPMR Sampaikan Pokok Pikiran ke DPRD Riau

Persoalan Blok Rokan, FKPMR Sampaikan Pokok Pikiran ke DPRD Riau

Pekanbaru - FKPMR (Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau) melakukan lawatan ke DPRD Riau untuk melakukan audiensi, Senin (17/2/2020). Mereka disambut oleh pimpinan DPRD Riau dan ketua-ketua Fraksi DPRD Riau.

Pantauan di lokasi, hadir dari FKPMR, ketua DR. drh Chaidir MM dan beberapa tokoh masyarakat Riau lainnya, seperti Rivaie Rachman, Tuan Guru Ismail Royan, Azlaini Agus, Nazir, Wan Thamrin Hasyim, Wan Abubakar, Diana Tabrani dan beberapa tokoh lainnya.

Ketua FKPMR, Chaidir mengatakan, bahwa FKPMR bergerak di bidang sosial, ekonomi, politik. Dan dalam kondisi kekinian, Riau dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain kabut asap, pengelolaan wilayah kerja Migas Blok Rokan, narkoba dan maksiat.

"Nah, dalam hal ini, pengelolaan wilayah kerja Migas Blok Rokan menjadi penting. Intinya FKPMR ingin mengoptimalkan upaya bersama, daerah secara maksimal dapat alih kelola. Tapi kita tekankan, jangan berprasangka FKPMR mau ikut dalam kelola, bukan. Tapi kita hanya ingin daerah maksimal," kata Chaidir.

Dengan kekayaan yang ada dan dengan Blok Rokan yang menjadi penghasil Migas terbesar di Indonesia, Chaidir mengatakan, mirisnya Riau masih tertinggal dalam sarana prasarana, transportasi, jalan, jembatan masih tertinggal.

"Peluang alih kelola ini harus kita manfaatkan. Mestinya Riau jadi lebih hebat lagi. Dengan itu, setelah merumuskan dan melakukan pertemuan, FKPMR merumuskan 5 pokok pikiran terkait Blok Rokan, yakni PI 10 persen, Peluang kerjasama Bisnis to bisnis, Peluang usaha bagi pelaku usaha di daerah, Kesempatan lapangan kerja putra daerah, dan peluang alih kelola aset," papar Chaidir.

Dari pokok pikiran tersebut, kata Chaidir adalah ada rekomendasi terkait tiga hal, yakni ke Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pertamina.

"Pada pemerintah pusat, kita merekomendasikan prioritas pada BUMD Riau, mengikutsertakan BUMD dalam kelola WK Migas, mengusulkan mitra, dan menempatkan putra Riau menjadi komisaris Pertamina Hulu Rokan, dan manajemennya," kata Chaidir lagi.Sementara itu, pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan, bahwa pertemuan tersebut adalah daya dorong bagi DPRD untuk memperjuangkan hak Riau terhadap Blok Rokan.

"Komitmen kami kita akan berjuang bersama terkait hal ini. Kami malu kalau tak bergerak untuk Riau. Sedangkan bapak ibu FKPMR yang seharusnya sudah duduk di rumah menikmati masa tua saja masih bergerak untuk Riau. Kami akan follow up secara kelembagaan hal ini," cakap Hardianto.

"Poin-poin yang disampaikan, kita mendukung penuh. Salah satunya adalah soal PI 10 persen, dimana Pemprov sudah menunjuk Riau Petroleum untuk mengelola PI tersebut. Kita menuntut saat ini Riau Petroleum harus sanggup untuk itu, kalau gak sanggup mundur, sehingga PI ini tidak sia-sia. Atau rekomendasi kedua itu kita akan rekomendasi BUMD lain atau membentuk BUMD baru, nanti kita rekomendasikan ke pak Gubernur. Selanjutnya poin agar kita bisa mempekerjakan anak-anak Riau untuk bekerja mengelola Blok Rokan, kita dukung langkah baik ini," tukasnya.

Komentar Via Facebook :