Puncak HPN 2021, Presiden RI : Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Awak Media

Puncak HPN 2021, Presiden RI : Pemerintah Siapkan Insentif Bagi Awak Media

Jakarta, HATAMINEWS.COM - Puncak Hari Pers Nasional Tahun 2021 disiarkan secara virtual dari Istana Negara, Selasa (09/02/2021) dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo (Jokowi).

Pemerintah menyiapkan 5.000 dosis vaksin Covid-19 bagi wartawan pada akhir Februari - Maret 2021 nanti, dan PT Bio Farma Perseri akan mengeluarkan sebanyak 12 juta dosis termasuk diperuntukkan kepada wartawan se-Indonesia.

Demikian dikatakan Presiden RI saat acara puncak peringatan HPN 2021 di Jakarta, dan dihadiri juga oleh Ketua DPR-RI Puan Maharani, Ketua DPD-RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Komunikasi dan Informatikan Jhony G Plate, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Para Duta Besar Negara Sahabat, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Ketua PWI Pusat Atap S Depari, Insan Pers Dalam/Luar Negeri beserta Tamu Undangan langsung maupun secara virtual.

Fokus pemerintah dalam melakukan vaksinasi Covid-19 ke tenaga kesehatan saat ini dan dilanjutkan kepada petugas pelayanan masyarakat, dan pekerja media yang selalu menghadapi tantangan resiko kesehatan dan kesejahteraan dimasa Pandemi Covid-19.

"Bagi awak media, pemerintah telah menyiapkan insentif untuk meringankan beban industri media. Diantaranya pembebasan pajak penghasilan 21 yang berlaku hingga Juni 2021, pengurangan PPh badan kemudian pembebasan impor. Percepatan restitusi, tentu industri lain diberikan ke industri media termasuk abonemen listrik." Kata Jokowi.

"Diminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengawal realisasi insentif fiskal bagi industri media ini. Terima kasih Insan Pers telah menjaga harapan serta optimisme masyarakat ditengah masa sulit Pandemi Covid-19 ini." Ujarnya.

Ia menyadari, industri media sedang terdesak oleh perkembangan media sosial yang sangat masif dan cepat. Persetujuan diperlukan konvergensi dan level playing field adil dan aspirasi telah ditampung Undang-undang Cipta Kerja.

"Teranyar, sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah dari UU Cipta Kerja yaitunua PP Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Postelsiar). Namun, pemerintah masih membukan diri terhadap aspirasi dari awak media." Tambah Presiden.

Dari sektor Telekomunikasi, PP telah mengatur perubahan aturan untuk penerepan tarif penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi hingga keberadaan lembaga penyiaran publik.

"Saya perintahkan kepada menteri-menteri, agar rancangan regulasi melindungi publisher guna manfaat ekonomi bisa dinikmati secara berimbang antara media konensional dengan open the top melalui layanan internet." Ucap Mantan Wali Kota ini.

UU Cipta Kerja juga mengatur digitalisasi penyiaran dan ini perlu dioptimalkan oleh industri media, Diakuinya bahwa telah menerima laporan penerbitan peraturan menteri keuangan yang mengatur tata kelola penyelenggara sistem elektronik lingkup privat.

Presiden Jokowi menjelaskan aturan tersebut mengatur keseimbangan antara perkembangan ekonomi digital dan kedaulatan data. Hal ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan konvergensi antara media konvensional dengan platform digital.

Jokowi memastikan, pemerintah terus membuka diri terhadap masukan dari insan pers. "Jasa insan pers sangat besar bagi kemajuan bangsa selama ini dan di masa yang akan datang," ucap Presiden.

Presiden RI mengajak agar pers bersama-sama membangun harapan dan menyuarakan optimisme. "Kita ingin berhasil melakukan penanganan krisis kesehatan dengan penanganan krisis ekonomi dan juga ingin meraih banyak lompatan-lompatan kemajuan," ungkap Presiden.

Komentar Via Facebook :