Ketua SPRI Feri Sibarani Menanggapi Tentang Adanya Isu Pergub Kerja Sama Media

Ketua SPRI Feri Sibarani Menanggapi Tentang Adanya Isu Pergub Kerja Sama Media

Pekanbaru- Kita Ketahui Kerjasama Media adalah sumber mata pencaharian wartawan yang isinya berupa berita maupun iklan ataupun informasi. namun belakangan ini menjadi isu hangat di kalangan wartawan di Provinsi Riau.

Ketua SPRI (Serikat Pers Republik Indonesia) Feri sibarani menanggapi persoalan ini. Feri merasa kalau aturan yang baru dibuat belakangan ini yang menjadi perbincangan menyulitkan banyak sedikit Wartawan yang ada di Riau.

"Pergub adalah kebijakan Kepala Daerah, itu dalam ilmu hukum peraturan perundang-undangan, Pergub adalah bersifat fakultatif, bukan imperatif seperti Undang-Undang.

Kemudian, Adanya Aturan Dewan Pers terkait Perusahaan Media wajib terverifikasi sebagai syarat dapat bekerjasama dengan Pemerintah, di Pergub, itu tidak legitimate sama sekali, karena Aturan Dewan Pers itu bukan sejenis Permen atau Undang-undang, lalu Kenapa bisa jadi rujukan Pergub? Ini aneh dan tidak berdasar sama sekali." Ungkapnya

Feri menilai ada yang ganjal terkait aturan kebijakan itu. ia merasa seperti ada kepentingan atau kesengajaan untuk mempersulit wartawan.

"Itu sengaja menyusup atau disusupkan dengan tujuan tertentu. Semua kebijakan Kepala Daerah seharusnya merujuk dari peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, bukan dari tempat lain yang bukan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, jika benar ada aturan Dewan Pers yang disusupkan kedalam pasal-pasal di Pergub tantang pengaturan syarat kerjasama publiaksi Media, menurut saya, itu juga cara Dewan Pers dalam rangka membatasi kebebasan Pers dalam menjalankan profesinya sebagai perusahaan Pers." jelasnya

Feri juga lebih menjelaskan aturan yang sudah berlaku saat ini yang menjadi pedoman wartawan dan itu merupakan regulasi yang penting diperhatikan

"Sesuai ayat 1 pada pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, seharusnya Dewan Pers justru memperjuangkan kemerdekaan Pers itu sendiri dalam semua aspek kegiatannya, bukan malah bertindak untuk membatasi dan itu sudah sangat menyimpang dari semangat Undang-undang Pers.

Kemudian dari sisi Kebijakan Gubernur Riau, Drs Syamsuar, jika benar ada pasal-pasal yang mengatur seperti itu di dalam pergub yang dimaksud, maka Gubernur Riau Drs Syamsuar, sudah tidak perduli dengan Nasib Perusahaan Media Khususnya di Provinsi Riau.

Seharusnya setiap kebijakan Gubernur itu harus dan wajib mempertimbangkan dampak sosialnya, jangan sampai ada kebijakan yang berpretensi dan melahirkan kecemburuan sosial di kalangan Perusahaan Pers. Itu tidak adil dan tidak sesuai dengan asas-asas dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Ingat, APBD itu bukan milik pribadi Gubenur atau sekelompok lainnya, tetapi APBD itu pada dasarnya bertujuan untuk membangun kehidupan sosial yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana di amanatkan dalam UUD 1945. Jangan ada kepentingan sekelompok organisasi atau siapapun dalam Pergub. Itu tindakan keji dan tidak berprikemanusiaan." Terangnya

 

Ketua SPRI ini juga berharap kebijakan tersebut seharusnya berpihak kepada wartawan yang merupakan Profesi mulia dalam mempublikasikan kondisi dan situasi yang ada dan menjadi pusat informasi ke masyarakat.

"Dan saya harap juga kepada seluruh organisasi Pers di Riau yang bukan aliansi Dewan Pers, agar dapat bersatu melawan kesewenang-wenangan Dewan Pers, jika benar se bagaimana dikatakan oleh kalangan insan Pers Riau, bahwa di dalam pergub ada aturan Dewan Pers yang membatasi Perusahaan Pers untuk bekerjasama dengan Pemerintah dengan syarat Terverifikasi di Dewan Pers.

Sekali lagi, jika benar demikian, karena saya sendiri belum membaca Pergub yang dimaksud, namun karena sejumlah rekan media mengatakan demikian, maka itulah peryataan saya." tutupnya

Komentar Via Facebook :