Bupati Sambut Wamen ATR/BPN Ke Kampar, Masyarakat Minta Segera Tuntas

Bupati Sambut Wamen ATR/BPN Ke Kampar, Masyarakat Minta Segera Tuntas

Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH

KAMPAR - Kunjungan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang BPN Republik Indonesia,  Dr. Surya TjandraSH , LL.M ke Kabupaten Kampar Provinsi Riau pada Senin (21/06/2021) bersama Anggota Komisi V DPR Republik Indonesia, H.Syahrul Aidi Maazat, LC disambut langsung oleh Bupati Kampar, H.Catur Sugeng Susanto, SH mendampingi Gubernur Riau, Drs.H.Syamsuar, M.Si. 

Bertempat di titik kumpul pada STA 65 Tol Pekanbaru-Bangkinang Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Rangkaian kunjungan Wakil Menteri ATR/BPN beserta rombongan dalam percepatan perubahan fungsi kawasan pembangunan proyek nasional, yaitunya diruas Jalan Tol Bangkinang - Pekanbaru yang sebelumnya masih dalam pelomik.

Masalah itu diketahui pada lahan antara status HPK (hutan produksi konversi) serta lahan pada HPT sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tertanggal 17 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Riau dengan terigestrasi. Sedangkan sebelumnya, objek tersebut tidak berada dalam kawasan hutan berdasarkan Perda Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang RTRW Provinsi Riau yang berada dalam Arahan Pengembangan Kawasan (APK) dan lain sebagainya.

Catur menuturkan, "Pemda Kampar bersama masyarakat mendukung penuh pembangunan proyek Startegi Nasional Tol, namun tentu saja hak dan kewajiban masyarakat wajib diselesaikan segera diantara 7 Kilometer lagi Jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang yang belum bisa dilanjutkan pengerjaannya. Itu kawasan lahan masyarakat dari APL menjadi HPK lebih kurang 70 orang masyarakat lagi." ujar Bupati Kampar.

Dalam sela ini masyarakat yang lahannya dalam area ganti rugi pembangunan termasuk proyek Jalan Tol Pekanbaru - Bangkinang, Haris Kampai menambahkan "kami sangat mendukung dengan adanya pembangunan tol di daerah kami, namun ini untuk kepentingan kami masyarakat yang tidak mendapatkan perhatian dalam ganti untung ruginya masalah ini Kita menghadapkan pak gubernur, pak bupati, pak dewan RI kepada pak wakil menteri  agar permasalahan lahan ini bisa segera diselesaikan ." Harap Haris Kampai.

Wakil Menteri ATR/BPN Republik Indonesia menjawab, "ini tanggung jawab pemerintah dari kementerian ATR, BPN dan Kemen LHK. Tiga institusi itu harus segera melakukan percepatan pembangunan tol ini selesai dan Desember 2021 diresmikan, dari PT HKI itu pengerjaan mengatakan sisa pembangunan ini butuh waktu 5 bulan, sebulan kedepan masalah ini tuntas." Tegas Surya Tjandra.

Senada H.Syahrul Aidi Maazat,LC.MA hadir dihadapan masyarakat, dirinya sebagai Anggota DPR Republik Indonesia daerah pemilihan Riau dari Fraksi PKS di Komisi V ini akan segera menggelar sidang ini bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN lebih lanjutnya.

Diakhir rangkuman liputan (21/06), "Jangan ada lagi pencomotan  lahan warga jadi HPK, karena ada lahan lain yang dijadikan Hutan Produksi Lainnya (HPL) pada tahun 2018 seolah menegaskan adanya permainan mafia tanah di Riau. Apalagi ini untuk lahan yang telah dikuasi. masyarakat untuk pemukiman dan bercocok tanam dari dahulunya." Beber Syahrul menegaskan.

Komentar Via Facebook :