KPB Riau Apresiasi RSUD Bangkinang, Pemda Bayarlah Dan DPRD Kampar Peran Keterwakilan Rakyat Diharap

KPB Riau Apresiasi RSUD Bangkinang, Pemda Bayarlah Dan DPRD Kampar Peran Keterwakilan Rakyat Diharap

PEKANBARU - Ditengah santernya kehebohan di media sosial dan media online pemberitaan terkait issue 'bobrok"nya administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar tentang pengelolaan aset daerah kendaraan dinas hingga kepada pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kampar, dan sebelumnya juga terkait issue tunggakan pembayaran Listrik beberapa bulan lalu.

Komunitas Peduli Bangsa Provinsi Riau angkat bicara pada Ahad (05/09/2021) melalui Group Whatsaap KPB Riau, bahwa terkait hutang Pemerintahan Daerah Kabupaten Kampar ke RSUD Bangkinang dengan nilai mencapai 8 Milyar Rupiah bidang Jamkesda dan Jampersal.

"Wajar pihak RSUD Bangkinang untuk menghentikan sementara pelayanan Jamkesda dengan tidak menerima pasien rujukan Jaminan Kesehatan Daerah, abisnya oknum sibuk memperbanyak mobil dinas. 1 orang sampai 5 unit mobil dinas sedangkan hak rakyat kecil terabaikan." Sentil komunitas kemanusiaan ini yang peduli terhadap rakyat kecil.

Ditambah KPB Riau, sangat disayangkan jika RSUD Bangkinang sudah menyerah sehingga masyarakat yang butuh pelayanan Jamkesda harus mendapatkan hak medisnya dimana tanpa ada solusi. Pandangan KPB Riau, mentelaah kalaulah Pemda Kampar berkeinginan dikaitkan ke aset yang ada dan gak terpakai bisa dilakukan lelang untuk menutupi hutang piutang yang merupakan hak masyarakat tak mampu nantinya pemanfaatan tersebut.

Ketua Umum Komunitas Peduli Bangsa Provinsi Riau ini meminta Pemda Kabupaten Kampar memberikan solusi agar RSUD Bangkinang terus memberikan pelayanan kemanusiaan, khusus terhadap masyarakat tak mampu yang menggunakan Jamkesda tersebut. "Kita yakin, pak Asmara Fitrah selaku Direktur juga kita kenal sifat kemanusiaannya yang sangat memiliki sosial tinggi kepedulian terhadap masyarakat. Buktinya saja KPB selalu dilayani sebaik baiknya ketika membawa masyarakat rujukan Jamkesda dan Dinas Kesehatan juga memberikan fungsi perannya, nah ini tersendat dimana ?." Ujar Afirda Yani SH.

Senada juga ditubuh KPB Riau menyebutkan bahwa recofusing di OPD Kampar membuat banyak kegiatan yang tersendat tak terealisasi pada pemanfaatannya, dan perekonomian masyarakat makin hancur ditengah pandemi Covid-19. "Ehh malah makin begini ceritanya Kampar ini." Imbuh Sabda.

Pendanaan Covid-19 banyak sumber yang juga diduga dapat "jatah" para oknum-oknum menikmati hak orang kecil yang pandemi jadi alasannya.

"Sudahlah, disaat RSUD Bangkinang tak menerima Jamkesda saat ini, Cari Solusi dan duduk bersama !. Bukan saling tuding menuding, yang 8,8 Milyar Rupiah itu bayarkan ke RSUD Bangkinangnya. Itu bijaksana kan !.

"Justru kita prihatin dengan RSUD Bangkinang yang selama ini pelayanan terhadap masyarakat sangat baik, apalagi itu masyarakat tak mampu. Kamilah salah satu pelaku saksi pelayanan mereka,  emang RSUD dukun bisa sembuh dengan air putih doang ?" Ungkap wanita pejuang sosial kemanusiaan di Riau ini.

Permohonan maaf dan apresiasi Komunitas Peduli Bangsa Provinsi Riau kepada seluruh jajaran RSUD Bangkinang dibawah kepemimpinan sosok pria bersahaja, dr Asmara Fiteah Abadi sebagai Direktur yang tulus membantu dan mempermudah urusan pelayanan masyarakat tidak mampu yang sangat maksimal melayani.

"Bangga ! Tim RSUD Bangkinang Salut dan Salam Sukses, Do'a terbaik buat mereka. Juga kita berharap peran legislatif bidang kesehatan di Kampar ini menunjukkan perwakilannya di parlemen dari masyarakat Kampar ini. DPRD juga harus paham dan memberikan pengawasan agar masyarakat tidak menjadi imbasnya." Pinta Ketua KPB Riau menutup obrolan bersama insan media pers yang juga tergabung kedalam komunitas kemanusiaan di Riau ini.

Komentar Via Facebook :